Pemerintah selalu mendorong para pelaku UMKM untuk bergabung dalam platform digital melalui program Gerakan Nasional Bangga Buat Indonesia
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah terus mendorong affirmative action Bangga Buatan Indonesia untuk mendorong pertumbuhan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
“Pemerintah selalu mendorong pelaku UMKM untuk bergabung dengan platform digital melalui program Gerakan Nasional Bangga Buat Indonesia,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Hingga akhir tahun 2020, terdapat 11,7 juta UMKM sedang naik pesawat ke bisnis online dan diharapkan pada tahun 2030 jumlah UMKM menjadi digital akan mencapai 30 juta bisnis.
Dari sisi UMKM, Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung UMKM agar lebih tangguh dan mampu maju ke kelas. Komitmen ini terlihat melalui berbagai pelatihan, pembiayaan, dan regulasi pemerintah yang berpihak pada UMKM.
Dukungan ini dilakukan karena UMKM memiliki peran yang sangat besar bagi perekonomian nasional, yakni menyumbang lebih dari 61 persen PDB Indonesia dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja nasional.
Selain itu, pemerintah juga terus mengeluarkan berbagai kebijakan yang berpihak pada UMKM, seperti memberikan dukungan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), subsidi bunga non KUR, dan lainnya untuk memastikan UMKM pulih sepenuhnya. dan bisa masuk kelas.
“Dengan demikian diharapkan UMKM Indonesia bisa mulai bangkit. Pada 2021, 84,8 persen UMKM sudah kembali beroperasi normal. Selain itu, selama pandemi, tercatat 40 persen UMKM menggunakan teknologi digital untuk memasarkan produknya dan merasakan peningkatan pendapatan,” kata Airlangga.
Dalam Penegasan Bangga Buatan Indonesia di Bali pada Jumat (25/3), Presiden RI Joko Widodo meminta para menteri, pimpinan lembaga, hingga kepala daerah untuk mengurangi pengadaan barang impor dan mendorong penggunaan barang dalam negeri dalam pengadaan barang. barang di agennya. setiap.
Presiden juga menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi nasional dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta anggaran BUMN melalui pemanfaatan produk dalam negeri.
“Tidak perlu muluk-muluk, 40 persen saja dibelokkan dan itu bisa memacu pertumbuhan ekonomi kita. Kita beli barang di dalam negeri, artinya akan ada investasi yang juga berarti menciptakan lapangan kerja. Sudah dihitung sebelumnya bisa. membuka 2 juta lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Presiden menargetkan hingga Mei 2022, anggaran sebesar Rp. 400 triliun bisa digunakan untuk membeli barang dari dalam negeri. Presiden juga meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan Pemerintah dalam e-catalog. Selain itu, Presiden juga mengarahkan jajarannya untuk mempermudah perizinan SNI bagi UMKM.
Baca juga: Rachmat Gobel Dukung Keberpihakan Presiden dengan Produk Dalam Negeri
Baca juga: Teten: Perkuat ekonomi nasional dengan membeli produk lokal
Baca juga: Presiden Minta Kejaksaan Agung Awasi Peredaran Barang Impor Bermerek Lokal
Reporter: Kuntum Khaira Riswan
Redaktur: Faisal Yunianto
HAK CIPTA © ANTARA 2022
