Jakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo meminta jajarannya melakukan seleksi yang baik untuk menyeleksi 101 pejabat kepala daerah menggantikan pejabat yang masa jabatannya berakhir pada 2022.
Pada Rapat Persiapan Pemilu Serentak dan Pilkada 2024 bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga non kementerian di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Minggu, Presiden mengingatkan ada 101 kepala daerah yang menjadi kepala daerah. masa jabatannya berakhir pada 2022, terdiri dari tujuh gubernur, 76 bupati, dan 18 walikota.
“Saya minta agar pemilihan tokoh-tokoh camat ini dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat distrik yang ‘mampu’, memiliki ‘kepemimpinan’ yang kuat, dan mampu mengemban tugas berat di tengah situasi ekonomi global yang sulit, ” kata presiden. dalam pengantarnya disiarkan di kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Minggu.
Baca juga: Presiden Lantik Anggota KPU dan Bawaslu 12 April 2022
Menurut Presiden, hal-hal di atas diperlukan untuk mengawal persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah 2024.
Presiden mengatakan pemilihan umum akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, sedangkan pemilihan kepala daerah serentak akan dilaksanakan pada November 2024.
Untuk mempersiapkan dua partai politik besar tersebut, pemerintah akan melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027 pada Selasa (12/4).
Sebagai informasi, tujuh provinsi yang habis masa jabatan gubernurnya pada 2022 adalah Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, sedangkan Papua Barat pada 12 Mei, Aceh (5 Juli), dan DKI Jakarta (16 Oktober).
Baca juga: Presiden Jokowi Arahkan Persiapan Penanganan Mudik Harus Ekstra
Baca juga: Presiden Minta Angka Covid-19 Dipertahankan atau Ditingkatkan Pasca Lebaran
Hadir dalam Rapat Persiapan Pemilu Serentak dan Pilkada 2024 itu empat menteri koordinator, yakni Menko Polhukam Mahduf MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menko Maritim. Urusan dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Turut hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan.
Reporter: Gilang Galiartha
Redaktur: Herry Soebanto
HAK CIPTA © ANTARA 2022
