Pemerintah bersinergi hapus ketimpangan gender perempuan disabilitas

Blogging

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mengusung konsep pentaheliks atau bersinergi dengan lintas sektor untuk menciptakan berbagai inovasi, guna menghilangkan ketimpangan gender, khususnya bagi perempuan penyandang disabilitas.

Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudhistira dalam diskusi Forum Merdeka Barat ke-9 (FMB 9) dengan tema “Perempuan Berdaya, Bangsa Mulia” yang diikuti secara online di Jakarta, Senin, mengatakan berdasarkan laporan kesenjangan gender global Pada tahun 2021, Indonesia memang menempati peringkat 101 dari 156 negara.

Hal ini, kata dia, menjadi catatan bagi seluruh pengambil kebijakan, untuk melibatkan perempuan dan laki-laki secara lebih adil dan setara di berbagai sektor.

Menurut Angkie, meski kebijakan itu sudah digulirkan, implementasinya menjadi tantangan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tidak hanya bagi laki-laki, tetapi juga bagi perempuan.

Pemerintah sendiri, kata dia, yang menerapkan konsep tersebut pentaheliks dengan mengedepankan komunikasi sinergis lintas sektor. Oleh karena itu, tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab, tetapi juga pihak swasta, lembaga dan kelompok masyarakat untuk memunculkan berbagai inovasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara perempuan dan laki-laki.

“Tapi kalau kita bicara tumpang tindih antar perempuan, khususnya perempuan berkebutuhan khusus, ini jauh sekali, karena mereka mengalami diskriminasi yang sangat berlapis. Sudah perempuan, terus disabilitas,” ujarnya.

Berangkat dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019, yang mengamanatkan bahwa pembangunan juga harus tetap melibatkan penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan, pemerintah kemudian menjalin komunikasi dengan berbagai kementerian sebagai lembaga teknis, serta pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang memperhatikan perempuan dan kelompok rentan, serta mewujudkan kebijakan yang juga mengacu pada kelompok rentan, dan sebagai perempuan.

“Jadi, untuk konkrit ini juga implementasi di lapangan. Ini tantangan, tapi karena itu kita harus saling bersinergi, tidak hanya pemerintah, tapi juga aktor lain, seperti pemerintah, bukan hanya pemerintah. , tapi pihak swasta, juga masyarakat, institusi ini adalah sinergi kita sebagai wujud konkrit untuk bersama-sama,” ujarnya.

Reporter: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Masuki M. Astro
HAK CIPTA © ANTARA 2022